Berbagai Tanggapan Jepang Terhadap COVID-19

Pemerintah Jepang mendirikan Markas Besar Tanggapan Virus Corona pada Januari 2020. Lalu pada 7 April, Pemerintah Jepang menyatakan status darurat yang disertai dengan tanggapan darurat ekonomi. Daerah yang termasuk dalam status darurat adalah Chiba, Saitama, Tokyo, Kanagawa, Osaka, Hyogo, dan Fukuoka. Berikut adalah tanggapan pemerintah Jepang terhadap dampak COVID-19.

Ketersediaan Masker

Berdasarkan “Undang-Undang Tindakan Darurat untuk Menstabilisasikan Kondisi Kehidupan Masyarakat,” pemerintah Jepang menjaga pasokan masker wajah dengan larangan harga jual tinggi (Pasal 26-1), pembagian masker kepada 25 kota di Hokkaido (22-1), pembelian 20 juta masker kain untuk panti jompo dan 15 juta masker bedah untuk penggunaan medis. Undang-undang ini juga disertai dukungan untuk produsen masker demi meningkatkan produksi dengan tingkat subsidi sehingga dua pertiga sampai tiga perempat.

Bantuan untuk rumah tangga

Untuk rumah tangga, pemerintah telah menetapkan sistem subsidi baru terutama untuk orang tua yang terpaksa mengambil cuti karena penutupan sekolah sementara.

Pemerintah juga akan memperluas program pinjaman dana kesejahteraan bagi mereka yang terdampak penurunan pendapatan atau penutupan bisnis.

Bantuan untuk bisnis

Selanjutnya, pemerintah akan mensubsidi sebagian dari biaya tunjangan cuti kepada pengusaha yang mempertahankan pekerjaan mereka selama penurunan skala operasi karena keadaan ekonomi. Sebagai dukungan likuiditas, ada juga program pinjaman dan subsidi bunga khusus - crisis response loan- dimana UMKM atau pengusaha tunggul dapat memperoleh pinjaman berbunga rendah. Selain itu, Perusahaan Penjaminan Kredit juga menyiapkan sistem jaminan hingga 280 miliar yen untuk semua daerah dan industri yang terdampak.

Untuk menanggapi krisis finansial dalam kehidupan sehari-hari karena dampak COVID-19, pemerintah Jepang telah mengumumkan langkah-langkah penangguhan pembayaran, penyederhanaan proses aplikasi penundaan, serta meringankan atau pembebasan pajak dan biaya tambahan karena pembayaran pajak nasional dan premi jaminan sosial yang tertunda. Sedangkan untuk pajak lokal dan pembayaran air, selokan, listrik, gas, NHK, dan telepon, pemerintah dan operator setempat diminta untuk mengambil tindakan seperti penundaan pengumpulan bagi para warga yang mengalami kesulitan membayar dikarenakan penurunan pendapatan yang tajam.

Info lebih lanjut klik di sini.