Umum

PENATAAN DAN PENYEDERHANAAN PERIZINAN IMPOR (Peraturan Presiden RI Nomor 58 Tahun 2020)

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERDAGANGAN (Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 52 Tahun 2020)

KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU (Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 28 Tahun 2020)

Bea Cukai

Formulir Registrasi IMEI

Tarif Bea Masuk

Kurs Pajak

Tax Consultation Clinic

Paparan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

UU No. 7 Tahun 2021 Klaster Pajak Penghasilan (PPh)

UU No. 7 Tahun 2021 Klaster Pajak Internasional

Hortikultura & Kehutanan

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR (Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 66 Tahun 2020)

KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA (Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 27 Tahun 2020)

Pertambangan

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR (Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 67 Tahun 2020)

Sawit

SISTEM SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020)

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020)

MORATORIUM IZIN PERKEBUNAN SAWIT (Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018)

RENCANA AKSI NASIONAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2019-2024 (Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019)

Transportasi

PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) (Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 41 Tahun 2020)

Omnibus Law UU Cipta Kerja No. 11/2020

World Bank menyatakan bahwa UU Cipta Kerja adalah upaya reformasi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif dan mendukung aspirasi jangka panjang negara ini menjadi masyarakat yang sejahtera. UU ini dapat mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang yang tangguh di Indonesia. Dengan menghapus berbagai pembatasan besar pada investasi dan memberikan sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis, hal ini dapat membantu menarik investor, menciptakan lapangan kerja, dan membantu Indonesia memerangi kemiskinan.
Sumber: Pernyataan Bank Dunia mengenai Undang-Undang Cipta Kerja

5 Hal yang Perlu Diketahui Tentang UU Cipta Kerja oleh Pebisnis Jepang

Informasi lebih lanjut tentang UU Cipta Kerja:
Urgensi UU Cipta Kerja
Manfaat UU Cipta Kerja
Pokok-pokok Substansi RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan
Lokasi Strategis KEK Batang

Nusantara Investment Authority (Sovereign Wealth Fund Indonesia)

Informasi lebih lanjut tentang Nusantara Investment Authority:
Tentang Omnibus Law dan Nusantara Investment Authority
5 Alasan Mengapa Investor Jepang Harus Berinvestasi di Indonesia
Pentingnya Infrastruktur Bagi Indonesia

Lain-lain

KETENTUAN PENGGUNAAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL DAN ASURANSI NASIONAL UNTUK EKSPOR DAN IMPOR BARANG TERTENTU (Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 65 Tahun 2020)

KETENTUAN EKSPOR BAHAN BAKU MASKER, MASKER, DAN ALAT PELINDUNG DIRI (Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 57 Tahun 2020)