Cabinet Office Jepang pada sesi Briefing Perekonomian bulan November 2020 menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Jepang masih berada dalam severe situation pasca pandemi.

Pemerintah akan memutuskan “Kebijakan Dasar untuk Manajemen dan Reformasi Ekonomi dan Fiskal 2020” dan kebijakan-kebijakan lain untuk menentukan arah dasar cetak biru ekonomi yang harus dituju Jepang, dalam menanggapi perubahan yang disebabkan oleh Novel Coronavirus.

Pemerintah Jepang memperpanjang durasi keadaan darurat sesuai dengan Act on Special Measures for Pandemic Influenza and New Infectious Diseases Preparedness and Response yang telah diamendemen. Keadaan darurat awalnya ditetapkan akan berlangsung hingga 31 Mei. Pada 25 Mei, Pemerintah memutuskan untuk mencabut keadaan darurat di semua prefektur.

Pemerintah Jepang mendeklarasikan status darat yang berdasarkan atas Act on Special Measures for Pandemic Influenza and New Infectious Diseases Preparedness and Response pada tanggal 7 April 2020 untuk beberapa prefektur termasuk Tokyo, lalu semua preferktur pada tanggal 16 April 2020.

Pemerintah akan mengimplementasikan “Emergency Measures regarding the Novel Coronavirus”, dan juga terus memperhatikan dengan seksama dampak COVID19 terhadap ekonomi dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya.

Pemerintah akan terus menerapkan "Langkah-langkah Ekonomi Komprehensif untuk Menciptakan Masa Depan dengan Keamanan dan Pertumbuhan" (Comprehensive Economic Measures to Create a Future with Security and Growth) untuk mempercepat pemulihan dan rekonstruksi wilayah yang terkena bencana alam.